Globalisasi telah menyeret negara-negara dunia terjun ke ranah yang dihuni unsur informasi dan teknologi ini, tak terkecuali Indonesia. Namun dari kacamata Elisa, dalam satu dekade terakhir, Indonesia cukup berhasil mengimbangi penyerapan tren informasi dan teknologi dunia. Hal itu dibuktikan dari beberapa regulasi ICT (Information & Communications Technology) era pasca reformasi yang ternyata dipandang lebih peka terhadap ekspektasi industri.

 

Namun disisi lain, kemutakhiran regulasi tersebut tidak sepenuhnya mampu menutup celah-celah minor industri ICT. Beberapa permasalahan klasik seperti investasi, pilihan model business (baca: business model, el) oleh pemerintah yang dinilai tidak pas masih menjadi isu sentral dan aktual.

 

Bahkan dua fakta ini berpotensi menghambat laju kemajuan industri ICT. Elisa juga sempat menggulirkan jalan keluar untuk memicu kemajuan signifikan di industri syarat teknologi ini, seperti juga eksekusi di tiga area ICT dan pembentukan lembaga berbasis single window dibarengi lift frog(baca: leap frog) dan political will yang tinggi dari pemerintah.

 

Elisa juga menegaskan, upaya ini tak bisa ditawar lagi, sebab Indonesia sedang dihadapkan hitungan mundur kesepakatan World Society for Information System (WSIS) di tahun 2015. Di era itu, separuh masyarakat Indonesia diwajibkan melek komputer. Untuk mengetahui problema-problema di industri ICT dan ide jalan keluarnya, Wartawan Investor Daily, M. Ali, Nala Dipa Alamsyah dan Rizagana mewawancarai Presiden Direktur PT Hewlett Packard Indonesia Elisa Lombantoruan beberapa waktu lalu. Berikut petikannya :

 

 

Pendapat Anda mengenai kebijakan pemerintah di industri ICT saat ini ?

Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan sudut pandang untuk mengetahui hal ini. Semisal, pengaruh Indonesia sebagai produsen ICT yang berhubungan dengan kewenangan instansi pemerintah. Contoh konkrit, mengenai hardware yang merupakan wewenang Departemen Perindustrian, namun sayangnya software atau sisi consultancy tidak jelas wewenang siapa? Walau ada Depkominfo, tetapi fungsinya lebih kepada regulator penggunaan produk-produk ICT.

 

Lalu ada solusi untuk menjawab problema ini ?

Sudah sejak lama, saya mengusulkan agar dibentuk badan baru dengan fungsi yang sangat jelas. Mirip IDA (Infocom Development Agency) di Singapura. Institusi ini punya beberapa fungsi, seperti executing agent dari pemerintah dan sebagai user untuk kebijakan ICT. Kedua, regulator dibidang ICT dan sebagai vendor management yang bertugas agar mendorong para investor masuk ke Indonesia.

 

Bukannya kita sudah punya DeTIKNas (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, red) ?

Memang, tapi kalau kita lihat program DeTIKNas lebih banyak mengatur penggunaan ICT di lingkungan pemerintah. Jadi DeTIKNAS sebenarnya lebih tepat sebagai super CEO(baca: CIO, el) pemerintah. Sedangkan fungsi regulator diserahkan kepada badan-badan yang terpisah. Misalnya, sebagai regulator telekomunikasi ada BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, red), lalu KPI yang meregulasi content dan sebagainya.

 

Mengenai investasi ?

Investasi juga bukan tanggung jawab DeTIKNas. Berbeda dengan IDA yang memiliki account manager atau sales, yang tugasnya menjual potensi negara kepada produsen-produsen ICT. Produsen ICT bisa memperoleh informasi seluas-luasnya untuk berinvestasi di Singapura dari mereka. Kemudian, setiap account manager dinilai seberapa besar mereka berhasil menarik para investor.

 

Apa ekspektasi Anda terhadap Menkominfo yang baru?

Kalau bicara mengenai ekspektasi terhadap menteri baru. Kami berharap tidak ada policy-policy baru, tetapi lebih kepada eksekusi sesuai fokus instruksi SBY kepada Muhammad Nuh. Yaitu tiga area tugas terdiri dari bagaimana penggunaan ICT bidang edukasi, pemerintahan (e-govermance) dan hubungan antar pemerintah dengan bisnis.

 

Apa dampak konkrit dari eksekusi tiga area ini ?

Ini merupakan upaya menurunkan biaya operasional bisnis di Indonesia. Kita harus bisa mengukur keadaan Indonesia. Berdasarkan ketentuan World Society for Information System (WSIS), tahun 2015, seluruh sekolah bukan hanya harus memiliki komputer saja, tapi juga harus terhubung dengan internet. Indonesia sendiri menargetkan tahun 2010, sekitar 50% penduduknya punya akses ke internet.

 

Kenyataannya ?

Jumlah sekolah mulai SD sampai SMU saat ini lebih kurang 290 ribu. Katakanlah, tiap sekolah memiliki laboratorium dengan 10 unit komputer. Berarti hampir 3 juta PC dan sekian ratus ribu server yang harus disiapkan pemerintah. Belum lagi kalau perhitungannya berdasarkan jumlah pelajar yang mencapai sekitar 25 juga orang. Kalau kita lihat eksekusinya tahun lalu, sungguh sangat rendah dari target. Itu baru dari segi infrastruktur, belum konten. Karena sejauh ini, nilai tambah internet hanya bisa dinikmati orang-orang yang mengerti bahasa Inggris.

 

Lalu apa yang harus dilakukan ?

Semoga Pak Nuh dan Pak Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan,red) bisa menemukan apa kebutuhan ini dan melakukan lift frog (baca: leapfrog, el). Kalau usulan saya, lebih baik ditenderkan ke semua pihak, baik itu PC, physical connections, content, pengajar dan consulting untuk mendesain kurikulum. sampai buku.

 

Selama ini seakan pemerintah melakukan semua pekerjaan itu sampai hal yang detail. Padahal ini masalah high level, seharusnya bisa disederhanakan. Dan di luar negeri hal seperti ini sudah menjadi business model berbasis utility model, pemeritahnya menyerahkan kepada business provider. Artinya, siapapun yang bisa memberikan konektifitas, konten dan pelaksanaannya ke seluruh sekolah, pemerintah tinggal bayar. Per siswa berapa? Per sekolah berapa? Seharusnya pemerintah bisa membedakan mana yang kebutuhan atau keinginan.

 

Kalau solusinya seperti itu, bukankah dana yang harus disediakan pemerintah cukup besar?

Saya kira pemerintah punya nilai tawar tinggi, karena punya volume dan pasar yang besar. Jadi untuk bernegosiasi dengan siapapun pasti akan memberikan harga yang kompetitif. Dari business model seperti ini juga ada keuntungannya.

 

Pertama, pemerintah tidak perlu memikirkan risiko proyek, karena service provider yang tanggung jawab. Kalau proyek tidak jalan, mereka tidak dibayar. Lalu, pemerintah juga tidak perlu memikirkan funding. selama ini, yang menguras energi adalah kita terus memikirkan sisi anggaran ataupun pinjaman. Sementara sisi financing bisa dikerjakan business provider sekaligus membangun jaringan.

 

Konkritnya upaya ini bisa meringankan kerja pemerintah ?

Benar, kita seharusnya bisa simplify complexcity.

 

Ada respon dari pemerintah mengenai hal ini ?

Dulu saya pernah diskusikan dengan Pak Sofyan (Mantan Menkominfo Sofyan Djalil, red). Cuma dari pembicaraan itu ada kendala di regulasi. Tetapi menurut saya, justru regulasinya harus dibuat. Sebagai contoh mengenai pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Keppres 80 (Keppres Nomor 80 Tahun 2003,red) seharusnya mengatur pengadaan berupa jasa juga, tetapi selama ini masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Dari hal ini, bisa diartikan infrastruktur IT ternyata tidak dianggap sebagai infrastruktur fisik.

 

Apa harapan lain dari industri ICT ?

Kami mendorong penerapan sistem ICT satu atap atau yang lebih dikenal single window. Bila sistem diimplementasikan akan dapat memunculkan kebijakan baru berupa struktur organisasi pemerintahan berbasiskan ICT dan penyederhanaan kegiatan bisnis.

 

Maksudnya ?

Kita ambil contoh untuk mengukur nilai kompetisi bisnis di Indonesia melalui ekspor impor. Sekarang, kalau kita mau dealing untuk financial transactions atau administration transactions dalam kegiatan ekspor impor, harus melewati empat sampai lima lembaga pemerintah yang berbeda. Inikan merepotkan, padahal bisa disederhanakan dengan satu organisasi saja.

 

Mengenai investasi, apakah HP punya rencana membangun pabrik di Indonesia ?

Tahun 2002, HP ingin investasi sekitar US$ 2 miliar. Ketika itu pilihan ada tiga negara, RRT, India atau Indonesia. Selama enam bulan saya dan rekan-rekan membuat presentasi mengenai keunggulan negara masing-masing, namun akhirnya pilihan jatuh pada RRT, tepatnya pabrik itu sekarang di Shanghai. Mengapa tidak Indonesia yang dipilih ? jawabnya, karena nilai kompetisi kita sangat rendah.

 

Lagi-lagi Indonesia seperti kurang dilirik investor ?

Sebenarnya semuanya sudah tahu. Inikan masalah klasik. Pertama, masalah kemudahan melakukan bisnis di Indonesia. Contoh di India, kalau ada orang ingin set up satu company, mereka cukup akses lewat web, dalam hitungan jam, sudah bisa diputuskan bisa atau tidak. Sedangkan di Indonesia paling cepat 70 hari.

 

Kedua, mengenai kepastian berusaha, yang hal ini bisa kita lihat dari beberapa industri yang pindah dari Indonesia, seperti Sony. Contoh lagi wilayah Banglore, India punya kebijakan sendiri mengenai investasi. Disana, siapapun yang memerintah, mereka memberikan kepastian dan jaminan kepada para investornya untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, setelah kesepakatan tercapai.

 

Ketiga, mengenai sistem perpajakan kita, baik itu masalah kemudahan ataupun competitive rate(baca: competitive edge,el). Dari poin ini bisa dihubungkan mengapa Indonesia tidak bisa memperoleh best talent in the world untuk bekerja di Indonesia? contohnya begini, katakanlah gaji saya 100, maka net yang saya dapat hanya 65, karena pajak kita 35%. Dengan gaji yang sama di Singapura, net yang saya terima bisa 90 karena pajak disana cuma 10%. Keempat adalah masalah perburuhan yang masih penuh political rally(baca: political will,el).

 

Tapi bukankah jika HP punya pabrik di Indonesia akan memudahkan menguasai pasar di sini?

Memiliki pabrik di Indonesia belum jaminan menjadi market leader. Karena pabrik hanyalah komponen bisnis, sedangkan dalam berbisnis, kita harus lebih make sense agar produk lebih murah ketika sampai di tangan konsumen.

 

Apalagi melihat fakta bahwa pasar PC di Indonesia hanya sekitar 1,5 juta per tahun. Bandingkan dengan pasar HP di Asia Pasifik, yang mencapai lima kali lipatnya. Saya berpikir sederhana saja, bagaimana mungkin sebuah pabrik yang hanya memproduksi 1 juta PC per tahun harus berkompetisi dengan pabrik di Singapura yang mampu memproduksi 10 juta PC ?

 

Secara hitung-hitungan bisnis tidak memungkinkan, kecuali pabrik HP di Singapura itu dipindahkan ke Indonesia untuk meng-cover seluruh Asia Pasifik itu baru masuk akal. Selama ini, kita sering terjebak seakan-akan agar lebih murah, sebuah produk harus dibuat di Indonesia. Belum lagi tuntutan karyawan perusahaan asing di Indoensia yang harus 99% orang Indonesia.

 

Bukankah hal itu yang dilakukan RRT ?

Jangan lihat RRT secara snap shot. Mereka punya perjalanan panjang. RRT sejak 20 tahun lalu melakukan perubahan secara sadar dan memfokuskan pada pembenahan SDM. Ketika itu, mereka getol mengirimkan ratusan ribu lulusan S1 untuk belajar S2 dan S3 ke luar negeri.

 

Belum lagi dari sisi produk, local content-saat ini yang besar, karena mereka punya economic skill (baca: economic scale, el) dan human resources untuk melakukan hal itu. Sedangkan RRT bisa mempunyai pabrik PC lebih kompetitif dari yang lain karena pasar disana lebih besar dari sisa pasar di luar RRT.

Itu perbedaannya. Jadi tidak semuanya bisa kita adopt begitu saja. Maka polanya harus diubah, kita jangan masuk kepada keinginan tetapi lebih kepada kebutuhan. Kebutuhan yang kita inginkan adalah perkembangan dunia ICT di Indonesia. Di India saja tidak memiliki pabrik hardware atau PC yang besar, tetapi pemasukan GDP terbesarnya berasal dari industri ICT.

 

Apakah problema investasi ini pernah disampaikan ke pemerintah ?

Saya bersama rombongan Kadin Amerika pernah bertemu dengan SBY setelah enam bulan pertama menjabat. Beliau sempat mengutarakan masalah investasi ini bisa dibuat menarik bila mengubah lebih dari 600 peraturan. Dan beliau berkata, pilihan saya ada dua. Pertama, apakah saya ingin bertindak sebagai diktator dengan mengubah seluruhnya melalui otoritas saya atau yang pilihan yang kedua, yakni sesuai mekanisme pemutusan kebijakan. Kemudian beliau memutuskan untuk mengambil pilihan yang kedua. Alasannya karena tidak ingin meninggalkan legacy yang buruk.

 

Apa pandangan raksasa-raksasa industri ICT terhadap SDM Indonesia ?

Ada dua perspektif. Pertama, sebagai individu-individu, banyak orang kita yang berhasil di global company. Orang Indonesia yang bekerja di head quarter HP saja banyak. Perspektif kedua, Indonesia seharusnya bisa menampilkan komunitas SDM-nya sebagai komoditi yang sangat dahsyat. India cukup berhasil meramu hal ini. Mereka sering menjual SDM-nya dengan mendengungkan kalau kalau kami punya sarjana IT sekian juta orang, kami punya sarjana hukum sekian juta orang. Jadi unsur capitalized (baca: human capital, el) bisa mencuat bila dilihat secara kolektif.

 

 


BIODATA

 

Nama : Elisa Lumbantoruan

Tanggal lahir : 19 Juli 1960

Status : Menikah, dua anak

Pendidikan : Fakultas Teknik(baca MIPA, el), Jurusan Matematika, ITB (1979 – 1985)

 

Karir :

Presiden Direktur Hewlett Packard Indonesia (November 2002 – sekarang)

Direktur Regional Hewlett Packard SEA Ltd (Juni 2002 – Oktober 2002)

Direktur Marketing PT Compaq Computer Indonesia (Agustus 1998 – Mei 2002)

Direktur Marketing PT Digital Astra Nusantara (September 1997 – Agustus 1998)

Manajer Wilayah PT Oracle Indonesia (Februari 1995 – Agustus 1997)

Manajer Unit Penjualan PT Digital Astra Nusantara (Juli 1992 – Februari 1995)

Manajer Penjualan PT Cipta Arta Graha Informasi (Februari 1989 – Juli 1992)

Manajer Keuangan PT Astra Graphia (Maret 1986 – Januari 1989)

Sumber : Koran Investor Daily : http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33195&Itemid=