Want vs. Need: Basic Economics

One of the most basic concepts of economics is want vs. need.

What are they exactly?

A need is something you have to have, something you can’t do without. A good example is food. If you don’t eat, you won’t survive for long. Many people have gone days without eating, but they eventually ate a lot of food. You might not need a whole lot of food, but you do need to eat.

A want is something you would like to have. It is not absolutely necessary, but it would be a good thing to have. A good example is music. Now, some people might argue that music is a need because they think they can’t do without it. But you don’t need music to survive. You do need to eat.

Sejak kecil, kebanyakan dari kita sudah dipengaruhi oleh lingkungan kita yang sangat konsumeris yang menjajaga banyak “wants lists” tanpa pernah memikirkan “needs lists” kita. Lama kelamaan, kita menjadi mendahulukan wants lists dari pada needs lists. Sikap ini sangat berpengaruh terhadap pola hidup kita dan juga cara kita memandang suatu masalah.

Bisa jadi banyaknya budaya korupsi yang kita lihat adalah akibat dari keengganan kita untuk mendahulukan needs, tetapi lebih mengedepankan wants. Demikian juga keserakahan akan materi, psosisi, pujian dan lainlain juga mungkin diakibatkan wants lists yang semakin bertambah.

Disisi lain, kemampauan kita untuk membedakan antara needs dan wants akan membantu kita untuk menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks (simplify complexity).

Ini adalah sebagian dari tulisan saya yang pernah di muat di Harian Kompas

“One of the key qualities that any leader needs – a willingness to stretch yourself and go after goals that others think are too visionary, too hard, or too ambitious to accomplish .” Richard A. McGinn, Former Chairman and CEO, Lucent Technologies

Sewaktu saya menemani anak-anak saya menonton film “Princes Diary”, ada satu hal yang mungkin dapat kita renungkan dari film itu. Salah satu kalimat di dalam surat ayah Mia kepada dia, yang hanya boleh dibuka pada saat ulang tahun Mia, disebutkan, bahwa manusia, pada suatu saat akan berada pada suatu “cross-road”, dimana kita harus memilih antara apa yang kita MAU dan apa yang kita MAMPU. Umumnya, kebanyakan kita akan memilih jalan: “apa yang kita mau”.

Orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, mempunyai kebiasaan untuk selalu menantang dirinya sediri untuk melakukan lebih banyak dan lebih baik. Willingness to do more. Kebiasaan ini sebenarnya adalah dalam rangka proses “capacity building” dan “capability building”. Tapi banyak juga orang yang enggan untuk melakukan hal ini. Dengan mengatakan “saya tidak digaji untuk melakukan hal ini”. “Ini bukan tugas saya”, “Ini bukan urusan saya”. Tapi, sebenarnya, kita kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri baik dari aspek capacity maupun capability. Kalau kita digaji untuk melakukan 100%, maka tentunya kita harus malu kalau tidak dapat mencapai 100%. Sebaliknya, kalau kita mampu melakukan 100% dari tanggung jawab kita dengan kurang dari 100% waktu kita, maka kita dapat melakukan hal lain yang akan membuat kita menjadi lebih produktif dan efisien. Dan waktu yang 24 jam sehari tidak lagi kurang bagi kita.

Human capital development, dapat dicapai melalui beberapa hal, antara lain, melalui pengalaman, networking/jaringan dan pelatihan/training. Yang paling dominan peranannya adalah melalui pengalaman. Yang kedua adalah melalui networking. Training, mempunyai pengaruh yang paling kecil. Di perusahaan kami, pengembangan human capital, experience berkontribusi 70%, networking 20% dan training 10%. Experience, dapat difasilitasi melalui penambahan tanggung jawab/pekerjaan, job rotation, atau dengan menambah scope dari tanggung jawab secara horizontal. Networking, dengan misalnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan social, keagamaan, budaya, atau kalau di dalam perusahaan, dengan memberi akses ke manajemen perusahaan. Dan semuanya ini dilakukan diatas tanggung jawab atau pekerjaan yang sedang diembannya. Dengan cara ini, baik capacity building dan capability building dapat dilakukan.

“One of the key qualities that any leader needs – a willingness to stretch yourself and go after goals that others think are too visionary, too hard, or too ambitious to accomplish .” Richard A. McGinn, Former Chairman and CEO, Lucent Technologies

Sewaktu saya menemani anak-anak saya menonton film “Princes Diary”, ada satu hal yang mungkin dapat kita renungkan dari film itu. Salah satu kalimat di dalam surat ayah Mia kepada dia, yang hanya boleh dibuka pada saat ulang tahun Mia, disebutkan, bahwa manusia, pada suatu saat akan berada pada suatu “cross-road”, dimana kita harus memilih antara apa yang kita MAU dan apa yang kita MAMPU. Umumnya, kebanyakan kita akan memilih jalan: “apa yang kita mau”.

Orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, mempunyai kebiasaan untuk selalu menantang dirinya sediri untuk melakukan lebih banyak dan lebih baik. Willingness to do more. Kebiasaan ini sebenarnya adalah dalam rangka proses “capacity building” dan “capability building”. Tapi banyak juga orang yang enggan untuk melakukan hal ini. Dengan mengatakan “saya tidak digaji untuk melakukan hal ini”. “Ini bukan tugas saya”, “Ini bukan urusan saya”. Tapi, sebenarnya, kita kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri baik dari aspek capacity maupun capability. Kalau kita digaji untuk melakukan 100%, maka tentunya kita harus malu kalau tidak dapat mencapai 100%. Sebaliknya, kalau kita mampu melakukan 100% dari tanggung jawab kita dengan kurang dari 100% waktu kita, maka kita dapat melakukan hal lain yang akan membuat kita menjadi lebih produktif dan efisien. Dan waktu yang 24 jam sehari tidak lagi kurang bagi kita.

Human capital development, dapat dicapai melalui beberapa hal, antara lain, melalui pengalaman, networking/jaringan dan pelatihan/training. Yang paling dominan peranannya adalah melalui pengalaman. Yang kedua adalah melalui networking. Training, mempunyai pengaruh yang paling kecil. Di perusahaan kami, pengembangan human capital, experience berkontribusi 70%, networking 20% dan training 10%. Experience, dapat difasilitasi melalui penambahan tanggung jawab/pekerjaan, job rotation, atau dengan menambah scope dari tanggung jawab secara horizontal. Networking, dengan misalnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan social, keagamaan, budaya, atau kalau di dalam perusahaan, dengan memberi akses ke manajemen perusahaan. Dan semuanya ini dilakukan diatas tanggung jawab atau pekerjaan yang sedang diembannya. Dengan cara ini, baik capacity building dan capability building dapat dilakukan.

Perlu barangkali kita samakan penegertian kita mengenai “Adat”. Sebenarnya, ada 2 (dua) hal yang harus kita perlu cermati mengenai adat Batak, yaitu adat formal, yang biasa dapat kita lihat dari pelaksanaan acara adat Batak, mulai dari lahir, besar, menikah, samapai meninggal. Banyak sekali praktek adat Batak yang berkaitan dengan siklus hidup orang Batak. Kalau ada anak lahir, datanglah mertuanya “mamboan aek ni unte”, “pasahat ulos parompa”, paebathon, setelah besar, anak laki-laki biasanya “manulangi tulang”, untuk minta izin mau menikah dengan orang lain, biasanya hanya anak laki-laki yang paling sulung, acara pernikahan, sampai acara yang berkaitan dengan orang yang meninggal. Semua ini adalah merupakan bagian dari adat formal.

Yang kedua adalah yang disebut dengan adat material. Yang berhubungan dengan adat material adalah sistem nilai yang terkandung di dalam budaya Batak, yang umum kita tahu adalah konsep Dalihan Na Tolu, yaitu Somba marhula-hula, Elek Marboru, manat mardongan tubu, kadang-kadang ditambah lagi satu lagi burju mardongan sahuta. Dalihan na tolu adalah suatu kerangka (framework) yang sangat baik, bagai mana orang Batak berinteraksi dengan lingkungannya, yang kaya dengan sistem nilai yang sangat baik dan dapat bertahan sepanjang zaman. Karena, sistem nilai yang ada di dalamnya sangat universal dengan nilai-nilai religius yang sangat dalam. Akar dari sistem nilai dalihan na tolu adalah kerendahan hati (humble). Bagaimana tidak, seorang orang Batak harus hormat sama hula-hulanya, tanpa syarat. Tidak dikatakan, hormatilah hula-hulamu, kalau dia kaya, punya jabatan, atau baik. Demikian juga, pada saat kita hula-hula, harus elek kepada boru, walaupun dalam tatanan kekerabatan Batak, Boru adalah kelumpok yang dapat kita minta untuk melayani kita (marhobas), tetapi dalam kedudukan kita yang lebih tinggipun kita harus elek. Manat mardongan tubu, juga merupakan satu tatanan interaksi masyarakat Batak kepada keluarga yang semarga yang sangat unik. kenapa dikatakan manat (hati-hati). Dengan dongan sabutuha, sangan jarang didalam umpama/umpasa yang memberikan kita solusi, untuk mendamaikan orang yang sabutuha kalau terjadi konflik diantara mereka. Kalau mar-hula-hula, kita masih bisa membawa makanan kepada hula-hula untuk minta maaf. Demikian juga marboru, kita bisa memberikan ulos untuk minta maaf. Jadi kalau ada orang yang mempertentangkan adat Batak dengan agama, agama apapun, mungkin itu hanyalah ketidak tahuan dari sistem nilai budaya batak itu sendiri.

Banyak juga orang Batak yang memonopoli sifat-sifat buruk yang selalu dikaitkan sebagai HANYA milik orang Batak, yang umum disebut TEAL, LATE, dan ELAT. Tapi kalau kita uji, hampir semua suku bangsa, juga memiliki sifat-sifat ini. Bedanya adalah, orang Batak berani mengakui, bahwa sifat-sifat itupun ada di orang Batak, sedang masyarakat lain tidak berani mengakuinya. Menurut saya ini juga hal yang positif. Sebab dengan mengakuinya (awareness), adalah merupakan langkah awal untuk menghindari, mengurangi atau bahkan mengilangkannya. Kalau kita tidak ada awareness mengenai sifat-sifat yang jelek ini, maka kita akan menganggap hal ini adalh hal yang lumrah, atau “apa boleh buta”.

Adat Batak material yang lainnya, banyak terkandung di dalam umpama/umpasa Batak, dalam milis ini, mungkin bisa kita undang natua-tua kita untuk seskali menjelaskan beberapa umpama/umpasa Batak. Di dalamnya terkandung sistem nilai yang sangat baik.

Dari penjelasan saya disini, adat Batak formal, akan berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Jangankan masalah waktu, yang mengakibatkan dibiasakannya “ulaon sadari”, mungkin pada saatnya nanti, pesta adat Batak bisa dilakukan melalui video conference, tidak harus ada di tempat yang sama. Tapi jangan juga ditiadakan sama sekali. Adat formal Batak adalah laboratorium bagi orang Batak untuk mempraktekkan adat Batak material. Dengan kita mengikuti pesta-pesta/acara adat Batak, maka pemahaman kita akan adat Batak material akan semakin baik.

Adat Batak formal sangat dilandasi oleh satu prinsip “dos ni roha sibaen na saut” (konsensus), tapi adat Batak material adalah suatu kerangka sistem nilai Batak yang membuat budaya Batak lestari.

Boti ma jolo, ba ditambai angka dongan muse.

Mauliate.

(tulisan ini adalah tanggapan saya mengenai diskusi di milis Borsaksirumonggur mengenai topik di atas?

Summary:
The economic divide is a non-issue, but the usability and empowerment divides alienate huge population groups who miss out on the Internet’s potential.

The “digital divide” refers to the fact that certain parts of the fact that certain parts of the population have substantially better opportunities to benefit from the new economy than other parts of the population. Most commentators view this in purely economic terms. However, two other types of divide will have much greater impact in the years to come.

Stage 1: Economic Divide

In its simplest form, the digital divide is manifested in the fact that some people can’t afford to buy a computer. Although politicians always talk about this point, it’s growing more irrelevant with each passing day — at least in the industrialized world. We should recognize that for truly poor developing countries, computers will remain out of the average citizen’s reach for 20 years or more.

In areas like North America, Europe, Australia, and Asia’s advanced countries, computer cost is no longer an issue. Dell’s cheapest computer costs $379 (with a monitor) and is about 500 times as powerful as the Macintosh Plus I used to write my Ph.D. thesis. While it’s true that a few people can’t even afford $379, in another five years, computers will be one-fourth their current price. Would that all social problems would go away if we simply waited five years.

Masalah ini menjadi prioritas utama di Indonesia, yaitu usaha-usaha untuk pengadaan PC dan akses internet yang murah bagi masyarakat, terutama untuk dunia pendidikan. Beberapa perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan CSR untuk maslah ini, sperti yang dilakukan oleh PT. Telkom, BCA, HP dan lain-lain. Diknas juga setiap tahun membelanjakan anggaran yang tidak sedikit untuk pengadaan PC di sekolah-sekolah. Tetapi sejauh ini, kalau diukur dari penetrasi PC dan koneksi ke internet, Indonesia masih sangat jauh ketinggalan.

Di sisi lain, pertumbuhan  warnet di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dengan demikian, ukuran penetrasi PC/internet tidak menjadi masalah utama bagi Indonesia, karena tersedia pusat-pusat akses publik (warnet) bagi masyarakat yang tidak mampu memiliki PC/koneksi internet sendiri. Program USO dari Departemen Kominfo, barangkali dapat juga diarahkan untuk percepatan pengembangan pusat-pusat akses publik yang lebih murah, atau bahkan gratis. Sehingga economic divide bukan menjadi masalah utama di Indonesia.

Stage 2: Usability Divide

Far worse than the economic divide is the fact that technology remains so complicated that many people couldn’t use a computer even if they got one for free. Many others can use computers, but don’t achieve the modern world’s full benefits because most of the available services are too difficult for them to understand.

Almost 40% of the population has lower literacy skills, and yet few websites follow the guidelines for writing for low-literacy users. Even government sites that target poorer citizens are usually written at a level that requires a university degree to comprehend. The British government has done some good work on simplifying much of its direct.gov.uk site information, but even it requires at least a high school education to easily read.

Lower literacy is the Web’s biggest accessibility problem, but nobody cares about this massive user group.

Senior citizens face the second-biggest accessibility problem, but again there is little interest in the guidelines for making websites easier for older users. Companies don’t even have the excuse that it doesn’t pay to cater to this audience, because retirees are rich these days. Even though seniors are the main remaining source of growth in Internet use, companies are still endlessly fascinated by young users and ignore older, richer users who would be much more loyal customers — if only someone bothered to sell to them.

Whereas the economic divide is closing rapidly, I see little progress on the usability divide. Usability is improving for higher-end users. For this group, websites get easier every year, generating vast profits for site owners. Because they now follow more e-commerce user experience guidelines, companies that sell online typically have conversion rates of around 2%, which is twice the conversion rate of the bubble years. That’s all great news for high-end users, but the less-skilled 40% of users have seen little in the way of usability improvement. We know how to help these users — we’re simply not doing it.

Masalah utama yang kita hadapi di Indonesia adalah English Literacy. Di internet terdapat sumber pengetahuan dan informasi yang tidak terbatas, tetapi kebanyakan adalah konten berbahasa asing. Kalau kita ingin mengurangi usability divide, maka ada 2 (dua) hal yang harus dilakukan secara parallel; yaitu, meningkatkan usaha untuk mengurangi English literacy dan mendorong pertumbuhan industri konten local yang berbahasa Indonesia.Bagi negara-negara lain yang mayoritas penduduknya dapat berbahasa Inggris, usaha untuk menjembatani economic divide, pada saat yang sama juga dapat menjembatani usability divide. Karena tersedia contents yang sangat banyak untuk dapat diakses oleh masyarakat. Tidak demikian dengan Negara-negara yang kemampuan masyarakatnya berbahasa Inggris masih rendah.

Stage 3: Empowerment Divide
We have the knowledge needed to close the usability divide, and I remain hopeful that we’ll get the job done. The empowerment divide, however, is the hard one: even if computers and the Internet were extraordinarily easy to use, not everybody would make full use of the opportunities that such technology affords.Participation inequality is one exponent of the empowerment divide that has held constant throughout all the years of Internet growth: in social networks and community systems, about 90% of users don’t contribute, 9% contribute sporadically, and a tiny minority of 1% accounts for most contributions.

In researching how people use search engines for my seminar on fundamental guidelines for Web usability, we’ve found that many users don’t know how to use search to truly master the Web. People don’t understand advanced search features, they rarely employ query reformulation, and many uncritically select the first search results. Also, many users don’t understand how search engines prioritize their listings, and some users don’t even know that the euphemistic label “sponsored links” refers to paid advertisements. (For more info, see Consumer Reports’ study of what users know about search ads.)

Because they lack the initiative and skill to take matters into their own hands, some users remain at the mercy of other people’s decisions. For example, people sometimes accept the default home page chosen by their computer vendor or ISP rather than select one that’s better suited to their needs. Again, this means that the user’s attention can be sold off like a sheep to slaughter, as indicated by deals where search engines pay computer vendors millions of dollars to be the default setting on shipping PCs.

Similarly, some users limit themselves to “free” Web applications that display ads. What such users don’t realize is that better applications (more appropriate, powerful, and liberating ones) are available at a cost that’s far less than the value of the time they waste trying not to look at the ads.
Prospects for Bridge Building

Dengan kehadiran Web 2.0, tingkat partispasi masyarakat akan makin tinggi. Kemudahan untuk membuat konten dan kemudahan berinteraksi dengan community akan mempercepat penurunan dari empowerment divide.
The Internet can be an empowering tool that lets people find good deals, manage vendors, and control their finances and investments. But it can just as easily be an alienating environment where people are cheated. Members of the Internet elite don’t realize the extent to which less-skilled users are left out of many of the advancements they cheer and enjoy.

Ultimately, I’m extremely optimistic about the economic divide, which is vanishing rapidly in industrialized countries. The usability divide will take longer to close, but at least we know how to handle it — it’s simply a matter of deciding to do so. I’m very pessimistic about the empowerment divide, however, which I expect will only grow more severe in the future.

Jakob Nielsen’s Alertbox, November 20, 2006

Jadi, dalam melihat sekeliling kita, dalam posisi apapun kita, baik di dalam lingkungan kerja, sosial, dan keluarga, seharusya kita sadar bahwa tuntutan untuk beradaptasi dari lingkungan kita terhadap kita adalah merupakan tuntutan yang berlebihan. Yang lebih realistik adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dengan lingkungan kita, sambil berusaha mempengaruhi lingkungan kita ke arah yang kita inginkan.

Look at the world “as it is,” not as you might “wish to be.” –Jack Welch

Ibarat air yang mengalir, selalu mencari tempat yang lebih rendah dan tanpa hambatan supaya dapat tetap mengalir. Lama kelamaan, aliran airnya makin besar, hingga membentuk sungai. Hal ini disebabkan karena berkumpulnya air dari berbagai sumber air ke tempat yang lebih rendah menyatu di suatu muara. Dalam perjalannya, bias saja dihambat oleh tanah atau batu. Lama kelamaan bentuk tanah/batu itupun berubah karena dikikis oleh aliran air. Demikianlah kita dapat beradaptasi dan mempengaruhi lingkungan kita.

“ It’s not the strongest of the species
that survives, nor the most intelligent;
but the one most responsive to change.”

—Charles Darwin

Kemampuan kita beradaptasi sangat menentukan apakah kita akan berhasil dalam kehidupan kita, demikian juga dalam dunia profesi.

Alasan lain adalah kita hidup di lingkungan yang mengalami banyak sekali perubahan, jadi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan adalah yang mampu bertahan dan berkembang.

“If you’re reacting to change, you’re too late. You must anticipate change. You must understand change as an opportunity and make it happen.” –Jurgen Hambrecht

Tapi, mampu beradaptasi bukan berarti tidak punya pendirian. Kemampuan beradaptasi adalah merupakan salah satu kemampuan yang diperlukan untuk mampu melakukan ”Simplify Complexity”. Karena dengan kemampuan ini kita tidak lagi korban dari perubahan, tetapi menjadi agen dari perubahan. ELT

Four attitudes will help us make today our signature day

Appreciation. Lord, thank you for the gift of this day. Regardless of circumstances, good or bad, I thankfully accept all that is in this day.

Availability. I’m totally available to You and, therefore, available to others.

Awareness . I understand You communicate through the people and circumstances that surround me. I further recognize that the closer I come to you, the more I can hear You whisper trough people and circumstances. Therefore, I commit to my awareness of Your presence over the busyness of life.

Alignment. My goal is to be one with You. Every decision I make and all I do reflects your nature.

God is My CEO, Larry S. Julian

Namun disisi lain, kemutakhiran regulasi tersebut tidak sepenuhnya mampu menutup celah-celah minor industri ICT. Beberapa permasalahan klasik seperti investasi, pilihan model business (baca: business model, el) oleh pemerintah yang dinilai tidak pas masih menjadi isu sentral dan aktual.

Bahkan dua fakta ini berpotensi menghambat laju kemajuan industri ICT. Elisa juga sempat menggulirkan jalan keluar untuk memicu kemajuan signifikan di industri syarat teknologi ini, seperti juga eksekusi di tiga area ICT dan pembentukan lembaga berbasis single window dibarengi lift frog(baca: leap frog) dan political will yang tinggi dari pemerintah.

Elisa juga menegaskan, upaya ini tak bisa ditawar lagi, sebab Indonesia sedang dihadapkan hitungan mundur kesepakatan World Society for Information System (WSIS) di tahun 2015. Di era itu, separuh masyarakat Indonesia diwajibkan melek komputer. Untuk mengetahui problema-problema di industri ICT dan ide jalan keluarnya, Wartawan Investor Daily, M. Ali, Nala Dipa Alamsyah dan Rizagana mewawancarai Presiden Direktur PT Hewlett Packard Indonesia Elisa Lombantoruan beberapa waktu lalu. Berikut petikannya :

Pendapat Anda mengenai kebijakan pemerintah di industri ICT saat ini ?

Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan sudut pandang untuk mengetahui hal ini. Semisal, pengaruh Indonesia sebagai produsen ICT yang berhubungan dengan kewenangan instansi pemerintah. Contoh konkrit, mengenai hardware yang merupakan wewenang Departemen Perindustrian, namun sayangnya software atau sisi consultancy tidak jelas wewenang siapa? Walau ada Depkominfo, tetapi fungsinya lebih kepada regulator penggunaan produk-produk ICT.

Lalu ada solusi untuk menjawab problema ini ?

Sudah sejak lama, saya mengusulkan agar dibentuk badan baru dengan fungsi yang sangat jelas. Mirip IDA (Infocom Development Agency) di Singapura. Institusi ini punya beberapa fungsi, seperti executing agent dari pemerintah dan sebagai user untuk kebijakan ICT. Kedua, regulator dibidang ICT dan sebagai vendor management yang bertugas agar mendorong para investor masuk ke Indonesia.

Bukannya kita sudah punya DeTIKNas (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, red) ?

Memang, tapi kalau kita lihat program DeTIKNas lebih banyak mengatur penggunaan ICT di lingkungan pemerintah. Jadi DeTIKNAS sebenarnya lebih tepat sebagai super CEO(baca: CIO, el) pemerintah. Sedangkan fungsi regulator diserahkan kepada badan-badan yang terpisah. Misalnya, sebagai regulator telekomunikasi ada BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, red), lalu KPI yang meregulasi content dan sebagainya.

Mengenai investasi ?

Investasi juga bukan tanggung jawab DeTIKNas. Berbeda dengan IDA yang memiliki account manager atau sales, yang tugasnya menjual potensi negara kepada produsen-produsen ICT. Produsen ICT bisa memperoleh informasi seluas-luasnya untuk berinvestasi di Singapura dari mereka. Kemudian, setiap account manager dinilai seberapa besar mereka berhasil menarik para investor.

Apa ekspektasi Anda terhadap Menkominfo yang baru?

Kalau bicara mengenai ekspektasi terhadap menteri baru. Kami berharap tidak ada policy-policy baru, tetapi lebih kepada eksekusi sesuai fokus instruksi SBY kepada Muhammad Nuh. Yaitu tiga area tugas terdiri dari bagaimana penggunaan ICT bidang edukasi, pemerintahan (e-govermance) dan hubungan antar pemerintah dengan bisnis.

Apa dampak konkrit dari eksekusi tiga area ini ?

Ini merupakan upaya menurunkan biaya operasional bisnis di Indonesia. Kita harus bisa mengukur keadaan Indonesia. Berdasarkan ketentuan World Society for Information System (WSIS), tahun 2015, seluruh sekolah bukan hanya harus memiliki komputer saja, tapi juga harus terhubung dengan internet. Indonesia sendiri menargetkan tahun 2010, sekitar 50% penduduknya punya akses ke internet.

Kenyataannya ?

Jumlah sekolah mulai SD sampai SMU saat ini lebih kurang 290 ribu. Katakanlah, tiap sekolah memiliki laboratorium dengan 10 unit komputer. Berarti hampir 3 juta PC dan sekian ratus ribu server yang harus disiapkan pemerintah. Belum lagi kalau perhitungannya berdasarkan jumlah pelajar yang mencapai sekitar 25 juga orang. Kalau kita lihat eksekusinya tahun lalu, sungguh sangat rendah dari target. Itu baru dari segi infrastruktur, belum konten. Karena sejauh ini, nilai tambah internet hanya bisa dinikmati orang-orang yang mengerti bahasa Inggris.

Lalu apa yang harus dilakukan ?

Semoga Pak Nuh dan Pak Bambang Sudibyo (Menteri Pendidikan,red) bisa menemukan apa kebutuhan ini dan melakukan lift frog (baca: leapfrog, el). Kalau usulan saya, lebih baik ditenderkan ke semua pihak, baik itu PC, physical connections, content, pengajar dan consulting untuk mendesain kurikulum. sampai buku.

Selama ini seakan pemerintah melakukan semua pekerjaan itu sampai hal yang detail. Padahal ini masalah high level, seharusnya bisa disederhanakan. Dan di luar negeri hal seperti ini sudah menjadi business model berbasis utility model, pemeritahnya menyerahkan kepada business provider. Artinya, siapapun yang bisa memberikan konektifitas, konten dan pelaksanaannya ke seluruh sekolah, pemerintah tinggal bayar. Per siswa berapa? Per sekolah berapa? Seharusnya pemerintah bisa membedakan mana yang kebutuhan atau keinginan.

Kalau solusinya seperti itu, bukankah dana yang harus disediakan pemerintah cukup besar?

Saya kira pemerintah punya nilai tawar tinggi, karena punya volume dan pasar yang besar. Jadi untuk bernegosiasi dengan siapapun pasti akan memberikan harga yang kompetitif. Dari business model seperti ini juga ada keuntungannya.

Pertama, pemerintah tidak perlu memikirkan risiko proyek, karena service provider yang tanggung jawab. Kalau proyek tidak jalan, mereka tidak dibayar. Lalu, pemerintah juga tidak perlu memikirkan funding. selama ini, yang menguras energi adalah kita terus memikirkan sisi anggaran ataupun pinjaman. Sementara sisi financing bisa dikerjakan business provider sekaligus membangun jaringan.

Konkritnya upaya ini bisa meringankan kerja pemerintah ?

Benar, kita seharusnya bisa simplify complexcity.

Ada respon dari pemerintah mengenai hal ini ?

Dulu saya pernah diskusikan dengan Pak Sofyan (Mantan Menkominfo Sofyan Djalil, red). Cuma dari pembicaraan itu ada kendala di regulasi. Tetapi menurut saya, justru regulasinya harus dibuat. Sebagai contoh mengenai pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Keppres 80 (Keppres Nomor 80 Tahun 2003,red) seharusnya mengatur pengadaan berupa jasa juga, tetapi selama ini masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan. Dari hal ini, bisa diartikan infrastruktur IT ternyata tidak dianggap sebagai infrastruktur fisik.

Apa harapan lain dari industri ICT ?

Kami mendorong penerapan sistem ICT satu atap atau yang lebih dikenal single window. Bila sistem diimplementasikan akan dapat memunculkan kebijakan baru berupa struktur organisasi pemerintahan berbasiskan ICT dan penyederhanaan kegiatan bisnis.

Maksudnya ?

Kita ambil contoh untuk mengukur nilai kompetisi bisnis di Indonesia melalui ekspor impor. Sekarang, kalau kita mau dealing untuk financial transactions atau administration transactions dalam kegiatan ekspor impor, harus melewati empat sampai lima lembaga pemerintah yang berbeda. Inikan merepotkan, padahal bisa disederhanakan dengan satu organisasi saja.

Mengenai investasi, apakah HP punya rencana membangun pabrik di Indonesia ?

Tahun 2002, HP ingin investasi sekitar US$ 2 miliar. Ketika itu pilihan ada tiga negara, RRT, India atau Indonesia. Selama enam bulan saya dan rekan-rekan membuat presentasi mengenai keunggulan negara masing-masing, namun akhirnya pilihan jatuh pada RRT, tepatnya pabrik itu sekarang di Shanghai. Mengapa tidak Indonesia yang dipilih ? jawabnya, karena nilai kompetisi kita sangat rendah.

Lagi-lagi Indonesia seperti kurang dilirik investor ?

Sebenarnya semuanya sudah tahu. Inikan masalah klasik. Pertama, masalah kemudahan melakukan bisnis di Indonesia. Contoh di India, kalau ada orang ingin set up satu company, mereka cukup akses lewat web, dalam hitungan jam, sudah bisa diputuskan bisa atau tidak. Sedangkan di Indonesia paling cepat 70 hari.

Kedua, mengenai kepastian berusaha, yang hal ini bisa kita lihat dari beberapa industri yang pindah dari Indonesia, seperti Sony. Contoh lagi wilayah Banglore, India punya kebijakan sendiri mengenai investasi. Disana, siapapun yang memerintah, mereka memberikan kepastian dan jaminan kepada para investornya untuk jangka waktu 25 tahun ke depan, setelah kesepakatan tercapai.

Ketiga, mengenai sistem perpajakan kita, baik itu masalah kemudahan ataupun competitive rate(baca: competitive edge,el). Dari poin ini bisa dihubungkan mengapa Indonesia tidak bisa memperoleh best talent in the world untuk bekerja di Indonesia? contohnya begini, katakanlah gaji saya 100, maka net yang saya dapat hanya 65, karena pajak kita 35%. Dengan gaji yang sama di Singapura, net yang saya terima bisa 90 karena pajak disana cuma 10%. Keempat adalah masalah perburuhan yang masih penuh political rally(baca: political will,el).

Tapi bukankah jika HP punya pabrik di Indonesia akan memudahkan menguasai pasar di sini?

Memiliki pabrik di Indonesia belum jaminan menjadi market leader. Karena pabrik hanyalah komponen bisnis, sedangkan dalam berbisnis, kita harus lebih make sense agar produk lebih murah ketika sampai di tangan konsumen.

Apalagi melihat fakta bahwa pasar PC di Indonesia hanya sekitar 1,5 juta per tahun. Bandingkan dengan pasar HP di Asia Pasifik, yang mencapai lima kali lipatnya. Saya berpikir sederhana saja, bagaimana mungkin sebuah pabrik yang hanya memproduksi 1 juta PC per tahun harus berkompetisi dengan pabrik di Singapura yang mampu memproduksi 10 juta PC ?

Secara hitung-hitungan bisnis tidak memungkinkan, kecuali pabrik HP di Singapura itu dipindahkan ke Indonesia untuk meng-cover seluruh Asia Pasifik itu baru masuk akal. Selama ini, kita sering terjebak seakan-akan agar lebih murah, sebuah produk harus dibuat di Indonesia. Belum lagi tuntutan karyawan perusahaan asing di Indoensia yang harus 99% orang Indonesia.

Bukankah hal itu yang dilakukan RRT ?

Jangan lihat RRT secara snap shot. Mereka punya perjalanan panjang. RRT sejak 20 tahun lalu melakukan perubahan secara sadar dan memfokuskan pada pembenahan SDM. Ketika itu, mereka getol mengirimkan ratusan ribu lulusan S1 untuk belajar S2 dan S3 ke luar negeri.

Belum lagi dari sisi produk, local content-saat ini yang besar, karena mereka punya economic skill (baca: economic scale, el) dan human resources untuk melakukan hal itu. Sedangkan RRT bisa mempunyai pabrik PC lebih kompetitif dari yang lain karena pasar disana lebih besar dari sisa pasar di luar RRT.

Itu perbedaannya. Jadi tidak semuanya bisa kita adopt begitu saja. Maka polanya harus diubah, kita jangan masuk kepada keinginan tetapi lebih kepada kebutuhan. Kebutuhan yang kita inginkan adalah perkembangan dunia ICT di Indonesia. Di India saja tidak memiliki pabrik hardware atau PC yang besar, tetapi pemasukan GDP terbesarnya berasal dari industri ICT.

Apakah problema investasi ini pernah disampaikan ke pemerintah ?

Saya bersama rombongan Kadin Amerika pernah bertemu dengan SBY setelah enam bulan pertama menjabat. Beliau sempat mengutarakan masalah investasi ini bisa dibuat menarik bila mengubah lebih dari 600 peraturan. Dan beliau berkata, pilihan saya ada dua. Pertama, apakah saya ingin bertindak sebagai diktator dengan mengubah seluruhnya melalui otoritas saya atau yang pilihan yang kedua, yakni sesuai mekanisme pemutusan kebijakan. Kemudian beliau memutuskan untuk mengambil pilihan yang kedua. Alasannya karena tidak ingin meninggalkan legacy yang buruk.

Apa pandangan raksasa-raksasa industri ICT terhadap SDM Indonesia ?

Ada dua perspektif. Pertama, sebagai individu-individu, banyak orang kita yang berhasil di global company. Orang Indonesia yang bekerja di head quarter HP saja banyak. Perspektif kedua, Indonesia seharusnya bisa menampilkan komunitas SDM-nya sebagai komoditi yang sangat dahsyat. India cukup berhasil meramu hal ini. Mereka sering menjual SDM-nya dengan mendengungkan kalau kalau kami punya sarjana IT sekian juta orang, kami punya sarjana hukum sekian juta orang. Jadi unsur capitalized (baca: human capital, el) bisa mencuat bila dilihat secara kolektif.

BIODATA

Nama : Elisa Lumbantoruan

Tanggal lahir : 19 Juli 1960

Status : Menikah, dua anak

Pendidikan : Fakultas Teknik(baca MIPA, el), Jurusan Matematika, ITB (1979 – 1985)

Karir :

Presiden Direktur Hewlett Packard Indonesia (November 2002 – sekarang)

Direktur Regional Hewlett Packard SEA Ltd (Juni 2002 – Oktober 2002)

Direktur Marketing PT Compaq Computer Indonesia (Agustus 1998 – Mei 2002)

Direktur Marketing PT Digital Astra Nusantara (September 1997 – Agustus 1998)

Manajer Wilayah PT Oracle Indonesia (Februari 1995 – Agustus 1997)

Manajer Unit Penjualan PT Digital Astra Nusantara (Juli 1992 – Februari 1995)

Manajer Penjualan PT Cipta Arta Graha Informasi (Februari 1989 – Juli 1992)

Manajer Keuangan PT Astra Graphia (Maret 1986 – Januari 1989)

Sumber : Koran Investor Daily : http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33195&Itemid=

Di samping itu, karakter Elisa yang sadar resiko, membuatnya konsekuen dengan sebuah pilihan. “Bukan spontan tanpa pertimbangan, tetapi bagi saya lebih kepada kemampuan beradaptasi yang tinggi,” tutur dia.

Sadar berasal dari keluarga pas-pasan, Elisa muda menggantungkan cita-cita yang tidak muluk ketika di bangku SMP. Kala itu dia cuma ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang STM. ”Di kampung, yang bisa servis elektronik masih langka. Kalau saya bisa, lumayan untuk cari nafkah,” ujar dia.

Namun keinginan masuk STM tiba-tiba sirna ketika dia harus hijrah ke Bogor bersama sang nenek yang membutuh perawatan karena sakit. Di kota hujan itu, Elisa malah memilih masuk SMA. Setelah lulus, kendati tiket masuk STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) sudah didepan mata, dia malah bersikeras ingin masuk ITB. Para kerabatnya pun sempat berang melihat keemohan Elisa memilih STAN. “Padahal STAN sudah diterima, sedangkan hasil ujian masuk ITB belum diumumkan,” ungkap dia.

Untunglah keyakinan Elisa tidak meleset. Tahun 1978 (baca 1979, el), dia masuk ITB. Awalnya, dia mengincar Fakultas Teknik, khususnya sipil. Alasannya sederhana, karena pembangunan sedang pesat saat itu dan otomatis peluang kerja menganga lebar. Namun ketika hari pendaftaran ulang, nalar jeli Elisa kembali bekerja. Dia tidak sreg melihat bejibunnya calon mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Teknik. Dia pun putar haluan. “Saya pilih yang paling sedikit diincar mereka, Fakultas MIPA. Padahal ganti jurusan itu ketika saya di meja pendaftaran terakhir alias last minute,” kata sambil dia tertawa.

Pada Fakultas MIPA pria berbintang Cancer inipun mengambil pendalaman di jurusan Matematika. Pilihan tersebut ternyata tak lepas dari dominasi materi teknik sipil yang masih diidam-idamkannya. Namun ditengah jalan, langkah Elisa kembali melenceng. Nalurinya berkata kalau jaman telah bergerak ke arah industri dan komputerisasi.

Berangkat dari penafsiran itu, dia memutuskan untuk mendalami mata kuliah elektro dan teknik industri. Sayang, konsistensinya hanya bertahan sampai tahun ketiga. Selanjutnya, dia pindah ke matematika sebagai jurusan pendalaman. Ternyata pilihan ini dipicu kekesalan pada materi elektro yang dianggapnya sudah ketinggalan jaman. “Ketika itu kami masih berkutat di transistor dan tabung, padahal tv sudah pakai chip atau IC. Saya merasa elektro mempelajari pemikiran masa lalu sedangkan kita hidup untuk masa depan. Sedangkan Matematika, membentuk saya berpikir terstruktur dan mampu mencari solusi secara simple,” kata pria penyuka golf dan renang ini.

Kekesalan itu membuat dia kembali mendalami matematika yang dinilainya mengajarkan cara berpikir terstruktur dan mampu mencari solusi secara simple.

Hidup Mandiri

Sisi lain yang membentuk karakter Elisa adalah latar belakang hidup yang susah. Kedua orang tuanya hanya berprofesi sebagai guru. Sedangkan harus bertanggungjawab menafkahi Elisa bersama sebelas saudara kandungnya. Maka tak pelak, sejak muda, Elisa harus bekerja keras untuk bertahan hidup.

Di usia 15 tahun, untuk mengurangi beban orang tua, pemuda Batak dari tanah Siborong-borong, Tapanuli Utara ini memutuskan tinggal di asrama dan hidup mandiri. Untunglah pria ini tak hanya punya tekad kuat, namun juga otak yang encer. Maka sejak tingkat dua kuliah di tahun 1983 (baca 1981, el), Elisa lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pengajar di beberapa sekolah, bimbingan belajar sampai perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta. Pendapatan dari mengajar tersebut, dia suplai untuk biaya sekolah adik-adiknya. “Honor saya bisa sampai Rp 1 juta, tapi jadwal mengajar 4 hari dalam seminggu, mulai jam 7 pagi sampai 10 malam,” ujar pria yang belajar bahasa Inggris secara otodidak ini. Akibat masa kuliah Elisa pun melorot sampai enam tahun.

Keberanian mengambil keputusan dalam hidup ditularkan dalam mendidik dua buah hatinya. “Saya selalu mendorong anak-anak agar berani mengambil keputusan, tetapi harus punya alasan atas pilihannya itu,” tambah dia. (dip)

Sumber : Koran Investor Daily : http://www.investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33197